Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Menerapkan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada ekosistem digital yang terintegrasi guna memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPBE

Pelaksanaan SPBE Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat didasarkan pada Peraturan Presiden RI Nomor 95 tahun 2018 yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 15 tahun 2023

Kebijakan SPBE

Aspek 1 : Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE

Tata Kelola SPBE

Aspek 2 - Perencanaan Strategis SPBE
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi
Aspek 4 - Penyelenggara SPBE

Manajemen SPBE

Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE
Aspek 6 - Audit TIK

Layanan SPBE

Aspek 7 - Layanan Pemerintah Berbasis Elektronik
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik

Indeks SPBE

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) adalah pada aspek kebijakan internal terkait tata kelola SPBE terutama terkait Arsitektur dan Peta Rencana SPBE, aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik dengan penerapan beberapa aplikasi bagi pakai nasional. Namun disisi lain, Provinsi Sulawesi Barat (IPPD) masih memiliki beberapa kelemahan, yaitu pada aspek aspek yang terdapat pada domain tata-kelola dan manajemen SPBE.

Selengkapnya...