Tim survey lokasi BTS Direktorat Telekomunikasi Kemenkominfo kunjungi Dinas Kominfo Sulbar
Tim survey lokasi BTS Direktorat Telekomunikasi Kemenkominfo kunjungi Dinas Kominfo Sulbar
Tim survey lokasi BTS Direktorat Telekomunikasi Kemenkominfo kunjungi kantor Dinas Kominfo Sulbar pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024. Tim yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Ridwan berkesempatan melakukan audiens dengan jajaran Dinas Kominfo Sulbar yang diterima langsung Kepala Dinas diruang kerjanya.
Ketua Tim menyampaikan bahwa tujuan kunjungan ke Sulbar kali ini dimaksudkan untuk melihat secara langsung kondisi lapangan titik area blankspot yang akan mendapatkan bantuan infrastruktur layanan 4G seluler tahap II untuk Pembangunan tahun 2025 mendatang di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Pembangunan tersebut merupakan tindaklanjut atas usulan pemkab setempat yang sudah diajukan pada 8 titik tahap II periode Agustus-Nopember 2023.
Dilaporkan juga bahwa usulan pemerintah kabupaten yang masuk melalui aplikasi signal dari Provinsi Sulawesi Barat pada tahap III Juli 2024 tercatat mengajukan 34 titik dengan rincian Kabupaten Mamasa 25 titik dan Kabupaten Pasangkayu 9 titik. Lebih lanjut dikatakan bahwa program ini masih akan dilanjutkan di tahun mendatang dan mekanismenya tetap sama yaitu Kabupaten menyampaikan usulan titik area blankspot melalui aplikasi signal dengan melampirkan kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan.
Secara teknis pihak Dittel Kemenkominfo kembali akan melakukan sosialisai terkait program dimaksud pada awal November 2024 ini dengan mengundang seluruh pemerintah daerah yang masih memiliki wilayah blanspot.
Mustari Mula (Kadis Kominfo Sulbar) menyampaikan:
"DIharapkan agar Sulbar terus mendapat perhatian yang cepat dari Dittel Kemenkominfo yang memiliki kewenangan perencanaan Pembangunan 4G meskipun sudah tidak termasuk daerah 3T, namun area blankspot masih terdapat sekitar 35% wilayah Provinsi Sulbar"
"Akan lebih baik jika program penuntasan layanan internet bagi wilayah blankspot ini terus berlanjut dan memungkinkan dilakukannya pendelegasian kewenangan kepada pemerintah daerah dengan pemberian alokasi dana khusus Pembangunan infrastruktur digital dari pemerintah pusat yang bisa dikelola langsung oleh pemda disesuaikan dengan kondisi wilayah dan efisiensi penggunaan teknologi yang lebih murah"
Muhammad Ridwan Djafar (Kabid Aptika Kominfo Sulbar) mengungkapkan:
"Diusulkan agar Kemenkominfo mengeluarkan surat untuk meminta pengumpulan data dukung area blankspot sejak awal kepada pemerintah kabupaten di Sulbar karena datanya cukup banyak, detail dan melibatkan banyak pihak. Sehingga akan lebih efektif jika data sudah dikerjakan terlebih dahulu dengan waktu yang panjang sambil menunggu tahapan pengusulan di buka di aplikasi Signal Kemenkominfo".
"Pemerintah Kabupaten se-Sulbar juga diharapkan untuk terus mengupayakan seluruh wilayah blankspotnya diusulkan tanpa ada yang tertinggal, sehingga secara bertahap dapat terakomodir dalam rencana Pembangunannya oleh Kemenkominfo dalam berbagai skema"